Kerusuhan Meletus di Boven Digoel Terkait Seleksi CPNS: Massa Bakar Kantor BKD
kebakaran-pixabay-
Beberapa pihak menilai bahwa sistem penerimaan CPNS seharusnya memberikan kesempatan lebih besar kepada OAP dalam memperoleh pekerjaan di pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini penting untuk mendukung kesejahteraan dan kemajuan masyarakat adat di Papua. "Setahuku, setiap seleksi CPNS pasti selalu ada jalur khusus untuk Anak Asli Papua," ujar seorang netizen di media sosial. "Pasti ada yang diterima, tapi sesuai dengan jumlah kebutuhan, tidak mungkin semua pendaftar lulus," tambahnya.
Desakan Terhadap Kebijakan OTSUS
Tidak hanya itu, beberapa netizen juga menyoroti pentingnya kebijakan OTSUS yang memberikan prioritas kepada OAP dalam penerimaan CPNS. “Tanah Papua punya OTSUS, penerimaan CPNS diutamakan untuk OAP dulu. Kalau ada posisi kosong, baru pendatang. Jika OTSUS tidak bisa mengakomodir aspirasi OAP, kembalikan saja ke pusat dan adakan referendum,” tulis seorang pengguna media sosial.
Pandangan ini mencerminkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat Papua, yang merasa kebijakan OTSUS belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam hal akses ke pekerjaan dan pemerintahan.
Tindakan Polisi dan Keamanan
Pihak kepolisian segera turun tangan setelah kerusuhan pecah, menangkap beberapa pelaku, termasuk diduga provokator utama yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan tersebut. Mereka yang terlibat dalam aksi anarkis ini dijerat dengan berbagai pasal hukum, dan proses hukum terus berjalan untuk memastikan mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Meski situasi di Boven Digoel kini sudah kembali kondusif, aparat keamanan tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan lanjutan. Keberadaan petugas yang memantau situasi di lapangan diharapkan dapat mencegah eskalasi lebih lanjut, sembari menjaga ketertiban umum.
Reaksi Publik dan Dampak Jangka Panjang
Kerusuhan di Boven Digoel ini tentunya memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Banyak pihak yang mengutuk aksi anarkis tersebut, namun di sisi lain, insiden ini juga menggambarkan betapa tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem penerimaan CPNS di Papua. Protes terhadap hasil seleksi bukan hanya soal ketidaklolosan peserta, tetapi juga terkait dengan tuntutan agar kebijakan pemerintahan dapat lebih berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya Orang Asli Papua.
