PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menandatangani Nota Kesepahaman dengan BSSN dan Peruri dalam ajang Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari inisiatif strategis Quantum-Safe Indonesia yang juga melibatkan Danantara Indonesia.
Langkah tersebut diarahkan untuk mempersiapkan ekosistem digital nasional menghadapi perkembangan komputasi kuantum.
Antisipasi Risiko Enkripsi di Era Pasca-Kuantum
Kerja sama ini menjajaki pengembangan kapabilitas teknologi, kriptografi, dan keamanan siber.
Tujuannya mengantisipasi risiko terhadap sistem enkripsi yang digunakan saat ini ketika kemampuan komputasi kuantum semakin berkembang.
Kedua kesepakatan menjadi landasan untuk menjajaki solusi dan kapabilitas menghadapi era Post-Quantum Cryptography (PQC).
Termasuk peningkatan kesiapan organisasi dalam mengidentifikasi aset kriptografi, menilai risiko, dan merencanakan migrasi secara bertahap.
DTIIF 2026 merupakan forum unggulan Danantara Indonesia yang mempertemukan institusi pemerintah, BUMN, pemimpin teknologi global, investor, lembaga riset, dan mitra strategis.
Forum ini mendorong pemanfaatan teknologi agar dapat diterjemahkan menjadi aplikasi industri, kolaborasi, penerapan, serta peluang investasi yang lebih konkret.
Perkembangan komputasi kuantum membuka peluang inovasi teknologi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi keamanan digital.
Ketika komputer kuantum mencapai tingkat kemampuan tertentu, sejumlah algoritma kriptografi yang saat ini digunakan untuk melindungi data dan layanan digital berpotensi menjadi rentan.
Karena itu, persiapan menuju era pasca-kuantum perlu dimulai sejak dini.
Tidak hanya melalui pengembangan algoritma baru, tetapi juga dengan memahami aset kriptografi yang digunakan, mengukur tingkat risiko, serta menyusun tahapan migrasi sesuai kebutuhan masing-masing organisasi.
Kerangka migrasi PQC yang dikembangkan BSSN mencakup tahapan persiapan, inventarisasi aset kriptografi dan penilaian risiko kuantum, perencanaan migrasi, implementasi, penguatan cryptographic agility, hingga pemantauan dan evaluasi.
Kerangka ini dapat menjadi acuan bagi organisasi di Indonesia untuk memulai transisi secara terstruktur dan terukur.
Sekaligus memastikan proses penyesuaian tetap memperhatikan kebutuhan operasional dan standar keamanan yang berlaku.
