Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkomitmen penuh mengawal iklim kompetisi usaha yang sehat. Langkah ini diambil di tengah maraknya gelombang konsolidasi di industri telekomunikasi nasional.
Pemerintah menilai merger dan akuisisi dapat memperkokoh struktur industri. Namun, proses tersebut tidak boleh mengikis persaingan atau merugikan masyarakat.
Konsolidasi Dinilai Keniscayaan
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan konsolidasi merupakan keniscayaan yang patut didukung. Asalkan mampu menciptakan industri yang lebih sehat dan mengakselerasi transformasi digital.
Pasar telekomunikasi Indonesia sangat masif. Menurut otoritas, pasar sebesar itu tidak akan efisien jika diisi terlalu banyak operator seluler.
"Pemerintah menilai kondisi saat ini dengan hanya terdapat tiga perusahaan penyelenggara jaringan bergerak seluler termasuk jumlah yang cukup tepat untuk pasar Indonesia," kata Wayan kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).
Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan regulasi dan rambu-rambu ketat. Tujuannya agar konsolidasi tidak memicu monopoli atau duopoli yang merugikan publik.
Komdigi meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sinergi ini memastikan kompetisi tetap adil dan mencegah operator menaikkan tarif sepihak.
"Masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama melalui kualitas layanan lebih baik dan harga yang kompetitif," ujar Wayan.
Arus konsolidasi sektor telekomunikasi telah bergulir beberapa tahun terakhir.
Pada awal 2022, PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia bergabung menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IOH).
Aksi korporasi berlanjut pada April 2025 melalui kemitraan strategis merger antara PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk. Penggabungan ini melahirkan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
Perkembangan serupa kini merambah ke sektor fixed broadband.
Pada April 2026, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) resmi mengambil alih mayoritas saham PT Republic Internet Indonesia (MyRepublic Indonesia).
