Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai saksi.
Kasus ini terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Pemeriksaan dijadwalkan pada Senin, 25 Mei 2026, di Gedung Merah Putih KPK.
Tiga pejabat yang dipanggil adalah Kepala BPTD Kelas II Sumatera Utara Ariyandi Ariyus, Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat Hanura Kelana Iriana, dan Kepala Seksi Audit Keselamatan Herman Armada.
Kasus Berawal dari Operasi Tangkap Tangan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan ketiga saksi dipanggil untuk mendalami kasus tersebut.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka dan dua korporasi.
Salah satu tersangka adalah mantan Anggota Komisi V DPR Sudewo, yang ditangkap setelah penetapan tersangka pada 19 Januari 2026.
Sudewo diduga menerima aliran dana dari sejumlah proyek.
Proyek tersebut meliputi pembangunan jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, jalur KA Makassar, proyek di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah dari mantan Staf Ahli Menteri Perhubungan Robby Kurniawan saat diperiksa sebagai saksi pada 19 Mei 2026.
Hal ini membuka peluang pemeriksaan kembali mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan pihaknya membuka kemungkinan memanggil kembali Budi Karya Sumadi. Sebelumnya, Budi Karya telah diperiksa pada 9 Maret 2026 terkait proses pengadaan di DJKA.
Budi Prasetyo menegaskan perkara ini tidak terkait dengan jabatan Sudewo sebagai Bupati Pati. Kasus ini berkaitan dengan perannya sebagai anggota Komisi V DPR yang bermitra dengan Kemenhub.
